Medan, News Ri.id – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GEMPUR, Bagus Abdul Halim, S.E , memberikan dukungan penuh terhadap operasi tangkap tangan (0TT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Kamis, 26 Juni 2025.
Sebanyak enam orang yang diamankan dalam OTT tersebut terkait dugaan Korupsi Pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang (PUPR) Satker Pjr. wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, Namun Bagus Abdul Halim, mendesak Lembaga KPK untuk tidak berhenti mengusut kasus di mandailing natal.
“OTT di mandailing natal hanyalah sebagian kecil dari masalah Korupsi yang membelit para pejabat di Sumatera utara. Kami mendesak KPK untuk segera menyasar daerah yang lain, khususnya kabupaten Deli serdang, juga diduga kuat terlibat dalam pratek Korupsi yang serupa,” tegas Bagus Halim dalam rilis pers yang dikeluarkan, Minggu (29/6/2025).
Bagus menilai atas penangkapan ke enam tersebut dimandailing natal sebagai bukti nyata bahwa praktek korupsi di provinsi Sumatera Utara telah membudaya dan merajalela.
“Ini bukan sekedar kasus korupsi biasa,ini adalah suatu kejahatan sistemik yang telah menggerogoti keuangan negara dan merugikan rakyat Sumetera utara,” ujarnya dengan nada geram.
LSM GEMPUR sangat mengapresiasi keberanian dan ketangguhan KPK dalam memberantas kasus korupsi.
“Kami berharap OTT ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar dan melibatkam banyak pihak praktek suap dan pungli dalam proyek proyek infrastuktur di sumatera utara sudah menjadi rahasia umum, para kontraktor sering dipaksa untuk memberikan setoran kepada para pejabat agar proyek mereka bisa berjalan mulus,” ungkap Bagus.
Bagus menambahkan, LSM GEMPUR akan terus mengawal proses hukum kasus ini dan mendesak KPK untuk dapat mengusut tuntas kasu tersebut hingga sampai akar akarnya,” jangan hanya pelaku kecil yang diproses hukum.
Sementara para aktor intelektualnya sangat bebar berkeliaran tegasnya.kami berharap KPK segera menindak lanjuti tuntutan kami dan segera melakukan OTT, di Kabupaten Deli serdang dan juga daerah lain yang diduga terlibat dalam praktek korupsi yang serupa.
“Provinsi Sumatera Utara harus bebas dan bersih dari kegiatan korupsi. Kami sangat mendukung penuh KPK dalam upaya kegiatan pemberantasan korupsi yang ada di Sumatera utara,” pungkas Bagus Halim, S.E.
(Kaperwil Sumut : Ibnu Situmorang)
